Jokowi Utus Mensesneg Temui PBNU dan MUI Sosialisasikan UU Cipta Kerja
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengantar naskah final UU Cipta Kerja ke organisasi bungkusyarakatan (organisasi masyarakat) Islam, Minggu (18/10/2020).
Tentang hal yang diberikan Pratikno ialah naskah final UU Cipta Kerja dengan tebal 812 halaman yang diterima Jokowi dari DPR.
Pratikno bertandang ke langsung tempat tinggal Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj serta Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi.
Awalannya, Pratikno diharap mengantarkan naskah UU Cipta Kerja ke Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tetapi, Haedar sedang ada di luar kota.
Keunggulan Memilih Situs Judi Sabung Ayam Online Terbaik "Bapak Pratikno ini hari berjumpa pimpinan NU dan MUI. Pak Mensesneg diperintah langsung oleh Presiden Jokowi untuk mengantarkan naskah UU Cipta Kerja ke NU serta MUI," kata Deputi Bagian Prosedur, Jurnalis, serta Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin ke reporter, Minggu malam.
Pratikno diutus Jokowi untuk mensosialisasikan UU Cipta Kerja ke PBNU serta MUI. Disamping itu, menangkap saran dari organisasi masyarakat islam berkaitan ketentuan turunan UU Cipta Kerja yang direncanakan selesai dalam 3 bulan.
Masalahnya NU serta MUI adalah sisi dari penopang kebutuhan yang mempunyai perhatian pada UU Cipta Kerja. Sesaat, pemerintahan sekarang ini tengah segera membuat ketentuan turunan berbentuk Ketentuan Pemerintahan (PP) atau Ketentuan Presiden (Perpres).
"Betul, menangkap saran penopang kebutuhan, sebab pemerintahan memang selekasnya membuat beberapa PP serta Perpres untuk ketentuan eksekutor UU Cipta Kerja. Jadi saran untuk pengaturan PP serta Perpres itu," jelas Bey.
Ia pastikan jika pemerintahan akan meresap inspirasi dari seluruh pihak dalam membuat ketentuan-peraturan turunan. Termasuk juga, saran dari beberapa ikraremisi atau serikat karyawan.
"Sesuai dengan keterangan Pak Mensesneg barusan, jika beberapa menteri telah mendapatkan perintah Presiden Jokowi untuk dengarkan serta meresap inspirasi dari ikraremisi, organisasi masyarakat, serikat karyawan, atau warga langsung," katanya.
"Triknya bagaimana, dapat lewat seminar, workshop, FGD, talkshow, atau media yang lain dipunyai pemerintahan termasuk juga sosial media," sambung Bey.
Sidang pleno DPR RI menetapkan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Undang-undang ini mendapatkan banyak tentangan dari susunan warga, apa beberapa hal yang dipandang bikin rugi rakyat?